NURJATINEWS.COM – KARAWANG 01 Januari 2025 Bantuan Program Keluarga Harapan di potong Rp 200.000 per KPM,anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat bagi warga yang kurang mampu kini mulai dikeluhkan warga,salah satunya yang terjadi di wilayah desa Teluk Buyung kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Jawa barat.
Penerima manfaat PKH diduga Dipotong Rp 200.000,setelah dilakukan pencairan oleh oknum aparatur desa,ini jelas merupakan bentuk pungutan liar yang dilarang oleh pemerintah pusat,warga berharap potongan PKH potongan yang lainya harap dikembalikan lagi mengingat sekarang ini harga kebutuhan pokok sehari hari sudah pada naik.
Menurut pengakuan warga Kp Tanjungjaya desa Teluk Buyung kecamatan Pakis Jaya,yang dipotong diantaranya ibu Kartiah dan masih ada ratusan lagi,warga mengatakan pemotongan PKH dilakukan pada waktu pencairan,seharusnya kami menerima utuh ini dipotong Rp 200.000, ini jelas merugikan warga.
Mereka mengatakan, pemotongan tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu sehingga kami warga desa Teluk Buyung merasa kecewa dengan pemotongan tersebut,dan uang hasil pemotongan tidak ada laporan digunakan untuk apa,kami berharap jangan ada lagi pemotongan bansos tunai tersebut,dengan dalih apa pun dan siapapun tidak boleh memotong atau mengurangi bantuan tersebut.
Dana Program Keluarga Harapan (PKH) memang tidak boleh dipotong oleh pihak manapun,Jika warga yang mengalami pemotongan dana PKH sebesar Rp200.000, sebaiknya melaporkan hal tersebut ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat atau langsung ke Polres. Pemotongan dana PKH dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan atau pemalsuan dokumen yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius,pastikan untuk menyimpan bukti transaksi dan data penerimaan dana PKH untuk memperkuat laporan masyarakat.
Menurut pantauan Media Nurjatinews.com Mariyatulloh dilapangan bahwa benar telah terjadi pemotongan oleh oknum perangkat desa dan informasi yang diadukan oleh warga kepada dirinya berdasarkan fakta jadi ini harus diusut sampai tuntas biar kedepan tidak ada lagi pemotongan dan tidak ada pihak yang dirugikan kami juga menghimbau kepada para pengurus RT/RW yang mengkoordinir pembagian PKH untuk memusyawarahkan dengan warganya supaya tidak ada salah paham pungkasnya.
( Mariyatulloh)
