NurjatiNews.com | JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah Perisai SI Jakarta menyatakan sikap tegas mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi. Sikap tersebut disampaikan dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Sekretariat SI kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Februari 2026. Forum ini menjadi ruang dialog strategis dalam membahas posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan.

Ketua Panitia Penyelenggara, Harjono, menegaskan bahwa struktur Polri di bawah Presiden telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Menurutnya, diskusi ini penting untuk memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat agar tidak terjadi distorsi informasi terkait relasi kelembagaan.
Ia menambahkan, setiap wacana perubahan struktur harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak sistemik terhadap stabilitas nasional. “Stabilitas komando dan koordinasi nasional merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan serta kepastian hukum,” ujarnya dalam forum tersebut.
DPW Perisai SI Jakarta menilai bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari desain tata kelola pemerintahan yang bertujuan memastikan efektivitas pengambilan keputusan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Struktur komando yang jelas dinilai mampu memperkuat profesionalisme aparat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Diskusi tersebut juga menghadirkan beragam pandangan untuk memperkaya literasi konstitusi masyarakat. Para peserta sepakat bahwa penguatan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan menjadi langkah penting dalam menjaga legitimasi institusi penegak hukum.
Perisai SI Jakarta menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar sikap organisasi, melainkan bagian dari komitmen menjaga stabilitas sistem pemerintahan sesuai kerangka konstitusi. Dialog kebangsaan akan terus digelar sebagai wadah edukasi publik berbasis hukum dan prinsip negara hukum.
DPW Perisai SI Jakarta mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti perkembangan diskursus kebangsaan serta memperdalam literasi konstitusi melalui forum-forum dialog yang konstruktif. Partisipasi publik dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ketua Panitia Harjono menyampaikan pernyataan sikap DPW Perisai SI Jakarta dalam diskusi kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat.
Diskusi kebangsaan Perisai SI Jakarta menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat konstitusi. (Nj)




