NURJATINEWS.COM – KARAWANG Di balik data kependudukan yang tersaji rapi dalam sistem milik pemerintah, ada kerja keras petugas lapangan yang kerap kali tak terlihat, tak terdengar, dan bahkan tak dihargai sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana pendataan keluarga oleh petugas lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berjalan, meski dengan segala keterbatasan.
Dalam satu desa, terdapat sedikitnya 15 tim dengan total 35 orang petugas pendata yang tersebar hingga ke tingkat RT. Setiap petugas minimal mendata satu hingga dua RT, mencakup bayi dua tahun (baduta), calon pengantin (catin), ibu hamil, hingga ibu bersalin. Pendataan dilakukan secara door to door, dari rumah ke rumah, demi memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat dan akuntabel—baik untuk warga lama maupun pendatang.
Namun di balik pentingnya peran mereka, realita yang dihadapi sangat memprihatinkan. Menurut informasi dari salah satu petugas yang telah mengabdi selama 5 tahun, Ibu Sari Nurlaeni, setiap petugas hanya menerima honor Rp100.000 per/ bulan, dengan tambahan kuota internet 30 GB, tanpa tunjangan transportasi, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlengkapan kerja. Semua biaya operasional, termasuk kendaraan dan bensin, harus ditanggung pribadi.
“Kadang warga yang didatangi sedang tidak di rumah, jadi harus datang lagi bahkan berkali-kali. Tapi kami tetap jalankan, karena kami tahu data ini penting,” ujar Ibu Sari dengan senyum yang tetap ramah, meski hatinya mengaku lelah.
Bandingkan dengan para anggota legislatif yang mendapat penghasilan hingga jutaan rupiah per hari, plus beragam fasilitas negara, kontras ini menyisakan pertanyaan besar: apa yang ada di benak para pengambil kebijakan negeri ini? Apakah keadilan sosial hanya slogan?
Petugas pendata seperti Ibu Sari bukan hanya bekerja, mereka berjuang demi menyukseskan program-program nasional seperti penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga perencanaan keluarga yang berbasis data. Tapi sayangnya, jerih payah mereka seolah dipandang sebelah mata.
Kami menyerukan agar pemerintah, khususnya pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan para petugas pendata ini. Sudah saatnya negara hadir, tidak hanya menuntut akurasi data, tetapi juga menjamin keadilan bagi mereka yang menghimpun data itu.
Keadilan sosial seharusnya nyata, bukan hanya tercetak dalam pembukaan UUD 1945. Jangan biarkan para petugas di garis depan terus menjadi pahlawan yang terlupakan.
(Mumuh.M / Nursari)
